PARADIGMA BARU MANAGEMEN PENGELOLAAN BENCANA DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA UU NO. 24 TAHUN 2007

Pasca tsunami Aceh 2004, diskursus yang konstruktif mengenai penanggulangan bencana berlangsung sangat cepat dan dinamis, baik pada tataran civil society, pemerintah dan lembaga perguruan tinggi. Realitas bencana dan dampaknya tersebut memberikan dorongan yang kuat pada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Perjalanan perubahan paradigm dimulai dari pandangan klasik yang menganggap bencana sebagai takdir semata. Manusia tidak memiliki peran dan konstribusi yang signifikan terkait dengan terjadinya bencana. Keterlibatan manusia hanya sebatas menerima tampa syarat dan tidak mempertanyakan takdir musibah yang menimpah manusia. Kepasrahan dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dibandingkan dengan pertanyaan kritis yang mempersoalkan pemaknaan “takdir”itu.
Pada aras tertentu, pandangan ini bergeser pada cara pandang yang lebih saintifik dan ilmiah. Bencana dilihat sebagai alamiah belaka. Ketika alam mampu menahan beban pergerakan maka terjadilah kejadian yang luar biasa. Dalam kontek pandang ini, peran manusia hanya sekedar menanggapi kejadian yang sudah terjadi dengan melakukan respon darurat. Pandangan alamiah seperti ini dalam perkembangannya dirasa tidak memberikan solusi bagi pengurangan dampak yang menimpa pada asset kehidupan dan penghidupan.
Ditengah pencarian paradigm alternative yang bersifat komfrehensif, muncul pendekatan baru dalam melihat bencana. Paradigma itu adalah cara pandang dalam mengelola bencana yang melihat secara utuh mulai sebab ancaman sampai dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Pendekatan ini melihat bencana sebagai bagian kewajaran, ketika elemen kerentanan bertemu dengan ancaman. Bencana itu tidak dilihat sebagai teguran apalagi takdir, pun demikian bencanan tidak dilihat sebagai sebuah fenomena alamiah semata yang melupakan dampak yang ditimbulkan.
Di Indonesia perubahan paradigma di tanggap darurat kearah paradigma Pengurangan Resiko Bencana sangat nyata tertuang dalam undang-undang no. 24 tahun 2007. Penanggulangan bencana ditekankan pada aspek Pengurangan Resiko Bencana, bukan hanya tanggap darurat. Manajemen pengurangan resiko bencana merupakan system perencanaan penanggulangan bencana yang dimulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini dan lain-lain dengan melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, masyarakat, swasta. Prinsip partisipasi menjadi nilai utama. Pelibatan semua unsure terutama masyarakat dalam semua kegiatan pengurangan resiko bencana menjadi keniscayaan. Perubahan paradigma yang cukup baik ditingkat kebijakan dengan lahirnya regulasi yang mendukung manajemen pengurangan resiko bencana, diikuti oleh proses kelembagaan yang menopang kegiatan pengurangan resiko bencana.
Di dalam UU. No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut, pokok pengaturan dan substansi kebijakan penanggulangan bencana secara jelas lebih terarah dan terpadu, dengan landasan manajemen penanggulangan bencana. Secara berurutan, regulasi itu berisi bab antara lain; status kebencanaan, badan penyelenggara (BNPB dan BPBD), tentang hak dan kewajiban masyarakat, peranan lembaga-lembaga non pemerintah (swasta dan NGO), penyelenggara penanggulangan bencana, pendanaan kegiatan penanggulangan bencana, pengawasan, dan penyelesaikan sengketa atau konflik.
Diantara subtansi yang diatur didalam bab tersebut diatas, bagian bab penyelenggaraan penanggulangan bencana dan hak masyarakat patut untuk mendapat perhatian yang kuat, karena subtansi penanggulangan bencana di dalam UU. No 24/ 2007 ini telah merubah paradigma yang semula penanggulangan bencana hanya level penanganan pada saat emergency atau yang popular disebut dengan tanggap darurat, di transformasikan pada penanggulangan yang terarah, menyeluruh dan berbagai aspek. Diantaranya tercakup orientasi kebijakan penanggulangan bencana pada pra bencana, tanggap darurat dan masa rehabilitasi yang aturan pelaksana secara lebih lanjut diatur kemudian di dalam Peraturan Pemerintah. Itulah tiga fase yang perlu dipertimbangkan, agar kerangka substansi dan arah regulasi didalam peraturan daerah memperhatikan aspek tersebut.
Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sistematis dan terpadu, pada tataran implementasi teknis akan menampakkan hasil yang signifikan kalau diikuti oleh pola perencanaan penganggaran dan pembangunan yang berspektif pada pengurangan resiko bencana. Pendekatan yang menekankan pentingnya perencanaan penganggaran dan pembangunan yang melihat sisi pengurangan resiko bencana partisipatif sebagai focus dalam perencanaan. Perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis pengurangan resiko bencana akan memberikan keuntungan yang cukup signifikan bagi kelangsungan pembangunan, antara lain; memperpanjang usia infrastruktur, melindungi manusia sebagai penerima manfaat pembangunan, melindungi sumber daya alam dan lainnya. Pendekatan ini akan memiliki manfaat dengan nilai besar pada jangka panjang, karena resiko yang terjadi semakin kecil. Selama ini, perencanaan anggaran dan pembangunan yang ada di daerah untuk urusan kebencanaan hanya sebatas dana tak terduga semata. Dana yang digunakan untuk kegiatan penanganan darurat semata pada saat terjadi bencana. Hal ini tentu tidak mampu menjawab perubahan paradigma baru yang bertumpu pada aspek pengurangan resiko bencana. Berdasar pada latar diatas, maka menjadi keniscayaan untuk menyusun pola perencanaan pengangaran dan pembangunan yang partisipatif dan berspektif pada pengurangan resiko bencana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s